JAYAPURA RP, – Polda Papua adakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Mensejahterakan Masyarakat Papua dalam Bingkai NKRI” di Ballroom Hotel Aston Jayapura, Rabu (29/7/2020).

FGD ini dibuka langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw dengan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa dan ikuti ole peserta yang hadir.

Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw mengatakan, semua yang hadir disini karena rasa cinta dengan Negara ini yang sudah di bangun dengan perjuangan oleh para pahlawan terdahulu kita.

“Tempat paling bermartabat adalah NKRI, NKRI adalah rumah bagi semua rakyat Indonesia termasuk masyarakat Papua, rumah Indonesia kita ini harus terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, itu adalah hasil kerja keras kita bersama memikul tanggung jawab penghuni tuan rumah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, membangun harmonisasi sosial yang dibina dan di rawat dengan kasih saying,” kata Kapolda.

Kapolda menjelaskan, ada beberapa tujuan yang diharapkan tercapai, “kita harus berinovatif dan melakukan terobosan, Indonesia yang maju dan sejahtera dan menjadikan Papua sejahtera dalam Semboyan Bhineka Tunggal Ika,” ujarnya.

Papua kata Kapolda Waterpauw, berpotensi menjadi menjadi daerah maju yaitu dari sisi Geografis meliputi Posisi strategis diapit dua lautan yaitu Samudera Pasifik dan laut Arafura serta Berbatasan langsung dengan negara luar (PNG) baik darat maupun laut.

Sumber Daya Alam yang meliputi Potensi tambang seperti emas, perak dan minyak, Potensi hutan seperti kayu, besi dan rotan. Potensi lautan dan sungai seperti ikan, teripang, kura-kura, arwana, buaya serta Potensi flora dan fauna seperti anggrek, sarang semut, cendrawasih, nuri, rusa, kaka tua, kasuari dan kangguru.

“Sumber Daya Manusia yang meliputi, Undang-undang Otsus sebagai keberpihakan kepada orang asli Papua, banyak orang asli Papua yang bersekolah di berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Memiliki keaneka ragaman budaya dan memilik 2.39 juta penduduk usia kerja,” jelas Kapolda.

Papua juga memiliki suksesor diantaranya, Pahlawan Nasional Indonesia yang berasal dari Papua yang telah berjuang mempertahan Indonesia dari penjajahan Belanda, Orang Asli Papua menjadi pejabat di tingkat Pemerintah Pusat, Pejabat di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di pimpin oleh orang asli Papua.

“Orang Asli Papua mempunyai potensi Anak-anak muda yang berbakat di bidang olahraga, Orang Asli Papua memiliki potensi di bidang Ekonomi, Orang Asli Papua memilik potensi di bidang SDM melalui program perekrutan bersama BUMN 2019 untuk putra putri terbaik Papua dan Papua Barat. Afirmasi pada penerimaan prajurit TNI untuk OAP 70% dan Non OAP 30% dan Kebijakan Kapolri merekrut OAP dalam program Bintara Noken,” ungkapnya.

Kapolda menjelaskan, perhatian Pemerintah terhadap Papua setelah era reformasi melalui Presiden Republik Indonesia diantaranya, Masa Presiden Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Melaksanakan Dialog dengan 100 tokoh Papua, Menerbitkan UU Nomor 45/1999 tentang pembentukan 3 Provinsi di tanah Papua, TAP MPR Nomor IV/1999 tentang GBHN yang di dalamnya terkandung tentang penyelesaian masalah Papua melalui pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dan penanganan pelanggaran HAM.

Masa Presiden Dr. K. H. Abdurrahman Wahid, yaitu Pendekatan kultural, Draft UU Otsus mulai dibahas dan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 1999-2004.

Masa Presiden Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, menetapkan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Inpres No. 1/2003 tentang aktivasi Propinsi Irian Jaya Barat, kemudian berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, Pelaksanaan program pembangunan nasional (Propenas) 1999-2004 dan Pembentukan 14 Kabupaten baru di Рapua.

Setelah itu lanjut kata Kapolda, Masa Presiden Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan pelaksanaan UU Otsus, Inpres No 5/2007 Percepatan Pembangunan Papua, Perpres 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua, Perpres 66/2011 tentang UP4B, Diplomasi Internasional untuk memperkuat integrase NKRI dan Ampres Nomor 53/2014 tentang Pemerintah Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua.

Masa Presiden Ir. H. Joko Widodo, Melanjutkan pelaksanaan UU Otsus, sering mengunjungi Tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Рapua Barat, bahkan sampai ke tempat – tempat terpencil seperti Nduga, Asmat atau Arfak.

Pembangunan Infrastruktur perhubungan digalakkan di mana-mana yaitu jalan, jembatan, bandar udara dan Pelabuhan, Penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dan BBM satu Harga dan Dana Desa.

Ditambahkan, Dana Otsus dari tahun 2002 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp.126,99 triliun namun kondisi kesejahteraan di Provinsi Papua masih rendah yang di tunjukkan dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua terhadap Provinsi di Indonesia yang urutan 34 dari 34 Provinsi dan Kabupaten IPM terendah yaitu Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Peg.Bintang.

“Indonesia telah merdeka dan Papua merupakan bagian Integral dari NKRI, sebagai para generasi penerus bangsa perlu untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan para pendahulu kita dalam mengisi berbagai ruang-ruang yang telah diberikan oleh Negara Indonesia,” katanya.

Ada banyak sumber daya di Papua, SDM kenapa tidak terpenuhi, konsepsinya konsepsi Jakarta, beda dengan alam kita, yang kedua keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pemerintahan. Kaum muda Papua sekarang sedang bagkit, mereka butuh pendamping maupun tuntunan dari kita orang tua dalam menuangkan daya pikir nya itu untuk kita kerjakan bersama.

Menurutnya, keterlibatan anak-anak Papua sangat penting contohnya Spirit of Papua yang sangat penting untuk menunjang pembangunan di Papua yang lebih maju, harus melakukan evaluasi dan transparansi mengenai dana otsus jilid I sehingga mendapatkan masukan dan ada perubahan untuk dana otsus jilid II.

“Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua sangat berguna untuk membangun Sumber Daya orang asli Papua dan kami sangat mendukung, karena sangat banyak anak-anak Papua yang mempunyai bakat dan potensi dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya,” ujarnya.

“Saya setuju mengenai pembuatan taman wisata yang ada di Kampung Vietnam, bila perlu kita akan mengubah namanya agar tempat tersebut tidak di jadikan tempat mengkonsumsi minuman keras,” tambah Kaploda.

Mengenai anak-anak muda Papua yang telah melakukan pendidikan di luar Indonesia maupun Luar Negeri jelas Kapolda setelah kembali ke Papua mereka kebingugan dan apa yang akan mereka lakukan jika kembali ke Papua, disisi ini kita harus aktif dan pemuda tersebut harus aktif dalam mengembangkan potensinya selama apa yang dia dapati di tempat kuliahnya.

“Saran kami kepada pemerintah kedepan agar memberitahukan dan terbuka kepada kami mengenai Otsus. untuk melakukan seleksi Polri sebanyak 75 untuk orang asli Papua yang diajukan oleh Kapolri menjadi masalah terhadap kita terkait dengan pendidikan orang asli Papua. Penting untuk kita membangun partisipasi kolaboratif dengan masyarakat dalam pembanguan,” pintanya.

“Upaya kedepan untuk mewujudkan apa yang akan kami lakukan adalah meminta upaya aktif keterlibatan anak-anak muda mungkin di ranah politik tetapi saya menantang anak-anak muda untuk berperan aktif membangun daerah dari kampung terlebih dahulu,” katanya.

Ketua DPRD Kota Jayapura Abisay Rollo, SH mengatakan, Adanya Pelayan Publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan Daerah yang Progresif memihak rakyat, sebagai Stakeholder utama dalam penyediaan pelayana Publik Daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan Publik.

Sebagai pilar utama dalam Pemerintahan daerah, DPRD perlu lebih Profesional dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. Kita juga wajib melaksanakan Pengawasan dalam setiap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Jayapura.

Optimalisasi Fungsi, antara lain yaitu untuk menjamin DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Prinsip saling mengimbangi check and balance yang dilandasi prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi DPRD yang memperjuangakan aspirasi masyarakat dan untuk Mewujudkan DPRD yang demokratif, efektif dan akuntabel.

“Saya mengajak masyarakat kita untuk membangun Tanah Papua yang bersih dari, Kita semua mencintai Kota Jayapura sebagai surga bersama, yang paling inti dalam situasi Covid – 19 membangun ekonomi masyrakat menjadi yang lebih baik lagi,”ujarnya.

Dalam kesempatan itu dirinya menegaskan, Indonesia telah merdeka dari Tahun 1945, Papua itu adalah bagian dari Indonesia, NKRI sampai mati.
“Kita sepakat dulu bahwa sesuai dengan tema kita hari ini “Mensejahterahkan Masyarakat Papua dalam bingkai NKRI”, kita hapus kata bingkainya menjadi “Mensejahterahkan Masyarakat Papua dalam NKRI” dan NKRI Sampai mati bukan NKRI Harga mati,” katanya. (Redaksi)