September 23, 2021

Masyarakat Adat Dan komponen Merah Putih Papua Nyatakan Sikap, “KAMI ADALAH INDONESIA, INDONESIA ADALAH KAMI”

Jayapura- Masyarakat adat papua dan seluruh komponen merah putih papua, mensyukuri berkat Tuhan atas ditetapkannya UU No 2 Thn 2021 tentang perubahan ke-2 atas UU  No 21 tahun 2001 tentang otsus papua serta menyikapi seluruh isu dalam rangka menciptakan tanah papua yang aman dan damai

Kegiatan Acara Syukuran tersebut, berlangsung di Pendopo bapak Yanto Eluay (Ondofolo Sentani) dengan Thema : Dirgahayu RI KE – 76, Persatuan Indonesia Salam Se-Helay Pepera dari tanah papua., 17 agustus 2021., Dan melahirkan sebuah pernyataan sebagai berikut.,

PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT ADAT PAPUA BERSAMA KOMPONEN MERAH PUTIH PAPUA REPUBLIK INDONESIA (KMPP – RI) DAN FORUM INDONESIA BERSATU DI TANAH PAPUA

 PADA MOMEN PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE – 76 TANGGAL 17 AGUSTUS 2021 BERTEMPAT DI HELEYBHEY OBHE KAMPUNG SEREH, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA. MAKA MASYARAKAT ADAT PAPUA BERSAMA KOMPONEN MERAH PUTIH PAPUA REPUBLIK INDONESIA (KMPP – RI) DAN FORUM INDONESIA BERSATU DI TANAH PAPUA MENYATAKAN : 

I. KAMI MENSYUKURI DENGAN TELAH DITETAPKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KE-2 ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA OLEH DPR RI TANGGAL 15 JULI 2021 DAN TELAH DISAHKAN OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN PADANGAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. MENGHIMBAU KEPADA SELURUH MASYARAKAT ADAT PAPUA UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG OTONOMI KHUSUS YANG TELAH DISAHKAN.
  1. MENDUKUNG BADAN KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA (BKP3) YANG BERTUGAS UNTUK MELAKUKAN SINKRONISASI, HARMONISASI, EVALUASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PAPUA YANG TERCANTUM DALAM PASAL 68a PERUBAHAN KE 2 UNDANG – UNDANG OTONOMI KHUSUS. DAN DALAM IMPELEMENTASINYA BEKERJASAMA LANSUNG DENGAN PEMANGKU ADAT DARI 255 SUKU DI PAPUA.
  1. TERKAIT PASAL 6A AYAT (1) HURUF b PERUBAHAN KE 2 UNDANG – UNDANG OTONOMI KHUSUS TENTANG PENGANGKATAN ¼ (SATU PER EMPAT) KALI DARI JUMLAH ANGGOTA DPRK (DPR KABUPATEN/KOTA) YANG DIANGKAT DARI UNSUR ORANG ASLI PAPUA PADA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. AGAR DIBERIKAN RUANG BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK MENENTUKAN KETERWAKILANNYA TANPA DIINTERVENSI OLEH PEMERINTAH DAN KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS.

II. KAMI MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHLAGA NASIONAL KE XX TAHUN 2021 DI PROVINSI PAPUA, DENGAN PADANGAN SEBAGAI BERIKUT : 

  1. MENGHIMBAU MASYARAKAT ADAT PAPUA DAN MASYARAKAT NUSANTARA DI PROVINSI PAPUA KHUSUSNYA PADA DAERAH KLASTER PENYELENGGARAAN PON XX/2021 UNTUK BERPERAN AKTIF MENDUKUNG KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KENYAMANAN SEBAGAI TUAN RUMAH BAGI SAUDARA – SAUDARA SEBANGSA YANG AKAN DATANG DARI 33 (TIGA PULUH TIGA) PROVINSI DI INDONESIA PADA WAKTU PENYELENGGARAAN PON XX/2021.
  1. MENGHIMBAU KEPADA PEMERINTAH BAIK PUSAT, PROVINSI PAPUA DAN KABUPATEN/KOTA KLASTER PENYELENGGARAAN PON XX/2021 BERSAMA PANITIA BESAR DAN SUB PANITIA BESAR DI 4 (EMPAT) KLASTER UNTUK MEMFASILITASI IMPLENTASI SALAH SATU SUKSES YANG TELAH DITETAPKAN YAITU SUKSES EKONOMI BAGI MASYARAKAT SEHINGGA MASYARAKAT TURUT MERASAKAN ARTI DAN MANFAAT DARI DISELENGGARAKANNYA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL KE XX DI PROVINSI PAPUA.
  1. MENGHIMBAU PEMERINTAH AGAR SEGERA MEREALISASIKAN PENYELESAIAN SENGKETA HAK MASYARAKAT ADAT PADA LAHAN YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBAGUNAN VENUE ATAU FASLITAS PENYELENGGARAAN PON XX/2021.

III.  KAMI MENDUKUNG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM VAKSINASI, DENGAN MENGHIMBAU  DAN MENGAJAK MASYARAKAT DI TANAH PAPUA : 

  1. MENDUKUNG PROGRAM VAKSINASI OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MEMUTUSKAN MATA RANTAI PENYEBARAN PANDEMIK COVID19
  1. MENGHARAPKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK DIVAKSIN
  1. MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PEMANGKU ADAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN VAKSINASI

IV. KAMI MENDUKUNG PEMERINTAH, TNI DAN POLRI DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN GUNA TERCIPTANYA TANAH PAPUA YANG AMAN DAN DAMAI DALAM WUJUD 

  1. TERLIBAT DAN BERPERAN AKTIF MEMINIMALISIR SEGALA BENTUK KEGIATAN YANG MENGGANGGU KAMTIBNAS DAN DISENTEGRASI BANGSA DI TANAH PAPUA.
  2. MELAKUKAN KEGIATAN – KEGIATAN YANG SALING BERSINERGI DENGAN ORMAS – ORMAS KOMPONEN MERAH PUTIH, FORUM INDONESIA BERSATU, LINTAS PAGUYUBAN NUSANTARA SEBAGAI MEDIA SOSIALIASI GERAKAN PEMERSATU BANGSA DALAM KEBHINEKAAN DI TANAH PAPUA

V. KAMI MENGUCAPKAN DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE – 76 DAN SECARA KHUSUS DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE – 58 DI TANAH PAPUA TERHITUNG SEJAK 1 MEI 1963 PAPUA MENJADI BAGIAN INTEGRAL DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

  1. MENGHIMBAU KEPADA KELOMPOK – KELOMPOK DAN ORMAS – ORMAS YANG BELUM MEMILIKI PANDANGAN NASIONALIS MERAH PUTIH UNTUK BERSATU DALAM SEMANGAT KEBHINEKAAN UNTUK MENDUKUNG PEMERINTAH MEMBANGUN MASYARAKAT PAPUA.
  1. SELAMA 58 (LIMA PULUH DELAPAN) TAHUN PAPUA MENJADI BAGIAN INTEGRAL DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN WAKTU YANG CUKUP LAMA TETAPI MASIH ADA PRO KONTRA TENTANG STATUS PAPUA SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. SEMOGA PERBEDAAN PAHAM INI SEGERA DIHILANGKAN DEMI KEMAJUAN PEMBANGUNAN BAGI MASYARAKAT PAPUA.
  1. KAMI PERTEGAS BAHWA PAPUA TETAP MENJADI BAGIAN INTEGRAL DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK AKAN PERNAH TERPISAHKAN. DARI USIA NKRI YANG KE 76 SAMPAI PADA USIA YANG KE 100 DAN SETERUSNYA KAMI TETAP INDONESIA. “KAMI ADALAH INDONESIA, INDONESIA ADALAH KAMI”