JAYAPURA RP – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang mengatur tentang penyesuaian besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional Sehat (JKN-KIS).

Asisten deputi bidang pengelolaan BPJS Kesehatan wilayah Papua, Papua Barat Ario Pambudi mengatakan, diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu juga di ketahui Perpres yang baru ini telah memenuhi syarat masyarakat seperti yang di sampaikan wakil rakyat di DPR-RI khususnya anggota komisi IX untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mendiri dan bukan pekerja kelas III,” Jelas Ario dalam keterangan pers, Kamis, (16/7).

Dijelaskannya, besaran besaran iuran JKN-KIS pesrta PBPU dan BP mandiri untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020 mengikuti Perpres nomor 75 tahun 2019 yaitu Rp. 160. 000 untuk kelas I, sedangkan kelas II Rp. 110. 000 dan kelas III Rp. 42. 000. Sementara pada April, Mei dan Juni 2020 besaran iuran mengikuti Perpres nomor 82 tahun 2018 yaitu untuk kelas I Rp. 80. 000 kelas II sebesar Rp. 51. 000 dan Rp. 25.500 untuk kelas III.

”per 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp. 150. 000 untuk kelas I, Rp. 100. 000 kelas II dan Rp. 42. 000 untuk kelas III,” papar Ario.

Ditambahkan, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Sehingga tahun 2020 iuran peserta PBPU dan PB kelas III tetap dibayarkan sebesar Rp. 25.500 sementara sisanya Rp. 16. 500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian tahun 2021 dan tahun berikutnya peserta PBPU dan PB kelas III membayar iuran sebesar Rp. 35. 000 sementara pemeritah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp. 7.000,” ungkapnya.

Dikatakan, sebagai upaya mendukug tanggap covid-19 pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepersetaanya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak enam bulan.

“Sisa tunggakan apabila masih ada akan di beri kelonggaran pelunasan sampai dengan tahin 2021, agar status kepersetaannya tetap aktif, untuk tahun 2021 dan seterusnya pengaktifan kepersetaannya harus melunasi seluruh tunggakan sekaligu,” pungkasnya. (Redaksi)