JAYAPURA RP –  Masa injury time Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua akan berakhir di tahun 2021.Pemerintah pusat diminta untuk tidak alergi melibatkan masyarakat Papua dalam membahas evaluasi Otonomi Khusus (Otsus).

Pernyataan tersebut dikatakan Penasehat Fraksi Demokrat DPR Papua Yunus Wonda, karena menurutnya berbicara  mengenai berakhirnya otsus Papua di tahun 2021, yang di prediksikan sekitar bulan November dan Desember terdapat beberapa multitafsir.

“Ada yang mengatakan, ada dananya yang berakhir tapi UU tetap, sementara kalau kita melihat secara kasat mata masyarakat mereka tidak melihat uangnya berakhir namun otsusnya,” ujar Yunus Wonda kepada wartawan di Jayapura Rabu (22/7).

Menurut Yunus, perlu di ketahui dan menjadi pemahaman bagi semua bahwa, otsus yang terjadi di Indonesia itu terjadi karena rentang wilayah yang cukup luas dan daerah tersebut masuk dalam daerah minoritas sehingga masyarakatnya perlu di lindungi.

Dan juga karena ada konflik, dan dari konflik itu menuju kepada disentrasi bangsa.Kalau diikuti bersama dari pasal 1 sampai pasal 79 hampir sebagian besar pasal Fundamental terkait perlindungan bagi OAP, pasal itu tidak di laksanakan.

” Saya melihat bahwa otsus yang hari ini masyarakat berbicara mengenai polemik, hal ini memang hal yang wajar,  karna yang merasakan ini bukan kami pejabat melainkan rakyat Papua, “katanya.

Ia menuturkan, polemik yang terjadi saat ini karena rakyat merasa tidak puas, merasa tidak nyaman sebab selalam otsus hadir di Papua tetapi implementasi itu tidak sampai ke masyarakat.

Oleh karena kata Yunus, terkait evaluasi UU 21 itu adalah rakyat, sehingga pemerintah pusat harus jelih melihat hal ini, dan  tidak harus mengambil keputusan sendiri.

“Otsus itu ada masanya tidak ada sampai dunia kiamat, pertanyaan saya UU Otsus yang di berikan kepada Papua ini berdasarkan apa,” tandasnya.

Sehingga menurutnya, otsus di Papua kalau dikatakan berhasil atau kurang hal ini harus di bicarakan dan pusat tidak boleh mengambil keputusan sendiri, karena  akan menjadi pro dan kontra. Pemerintah pusat harus membuka ruang,  duduk bersama dan melibatkan masyarakat Papua, apapun yang di bicarakan rakyat nanti, itu adalah pendapat mereka.

” Jangan pusat alergi, belum ketemu saja sudah alergi, untuk itu harus kasih kesempatan kepada seluruh masyarakat papua melalui MRP, dalam rapat dengar pendapat baik dari DPR maupun MRP Papua atau Papua Barat, karena otsus ini berbicara mengenai tanah Papua,” jelas Yunus.

Ditambahkan, dengan melibatkan masyarakat Papua, maka apa yang di bicarakan kedepan terhadap Otsus Papua itu terjadi atas komitmen dan keputusan bersama.

“Untuk evaluasi otsus, mendagri, DPR RI, apapun menjadi keputusan biarlah rakyat berbicara.Pemerintah hanya memfasilitasi pemerintah tidak memberikan peran disitu, karena Gubernur sebagai perpanjang tangan dari pemerintah telah memperjuangkan lewat otsus plus,” pungkas Yunus. (Redaksi)