JAYAPURA RP, – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda menegaskan, selama Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) belum berubah, tidak ada aturan untuk Bupati dan wakil Bupati harus Orang Asli Papua (OAP). Tidak ada dasar hukum yang menyatakan itu.

Hal ini di sampaikan Yunus Wonda untuk menapik adanya desakan dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta agar bupati dan wakil bupati harus OAP.

“Ini kan persoalan harus ada dasar hukum atau regulasi,” katanya, Kamis (30/7).

Untuk itu, lanjut Yunus Wonda, kedepan jika dalam konteks evaluasi otsus, hal-hal inilah yang harus dibuat, sehingga apa yang diinginkan itu memiliki dasar hukum dan bisa dilaksanakan.

“Kalau kita bicara mengenai evaluasi otsus, hal-hal ini yang harus dubuat. Mulai dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, pimpinan DPRP dan DPRD kabupaten/kota harus OAP. Dan juga anggota DPR dari jalur pengangkatan di tingkat DPRD,” ujarnya.

Dikatakannya, Undang-undang Otonomi Khusus saat ini hanya berlaku di tingkat provinsi sedngkan untuk di 29 kabupaten/kota se-Tanah Papua masih menggunakan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

“Jadi kalau hari ini ada yang bilang bupati dan wabup harus OAP, tidak bisa karena tidak ada cantolan hukum,” tandasnya.

Oleh karena itu, Yunus Wonda meminta ke semua masyarakat Papua, tinggalkan jabatan, perbedaan gunung dan pantai. Untuk belajar dari sebuah persoalan.

“Setelah saya pelajari selama regulasi itu tidak dirubah, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus OAP tidak bisa dilakukan,” pungkasnya. (Redaksi)