24/05/2022

Aksi Sepihak Penolakan DOB Dikritik Sejumlah Tokoh di Papua, Dianggap Menunda Kemajuan

TOKOH PAPUA HIMBAU MASYARAKAT JANGAN GAGAL PAHAM SOAL DOB

Papua – Sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan orang Papua lewat pemekaran wilayah. Disebutkan bahwa aksi-aksi menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) sarat akan kepentingan kelompok tertentu dan berpotensi mengganggu situasi keamanan dan menunda kemajuan orang papua. (31/3)

Tokoh pemuda Papua, Ali Albert Kabiay dalam keterangannya menyebutkan jika agenda penolakan DOB tidak murni sebagai aspirasi yang dibawa oleh rakyat Papua. Ali menilai rakyat Papua sedang dimanfaatkan oleh elit politik demi kepentingannya di Tanah papua.

“Ada kelompok tertentu yang mengangkat agenda penolakan DOB, mereka mengatasnamakan rakyat Papua. Padahal rakyat Papua sendiri tidak seperti itu, aspirasi penolakan DOB tidak murni sebagai suara rakyat, banyak orang Papua yang hanya dimanfaatkan, orang papua sendiri menginginkan pemekaran wilayah,” ungkap Ali Kabiay.

Sementara Paskalis Netep selaku Tokoh Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua menyebutkan jika rencana aksi unjuk rasa terindikasi penuh provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Disebutkan bahwa mobilisasi massa terkait penolakan DOB rawan mengganggu situasi keamanan di Kota Jayapura. Paskalis justru mengatakan seharusnya kebijakan pemerintah terkait DOB harus didukung demi kemajuan Papua.

“Jangan terprovokasi kabar yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mobilisasi massa. Wilayah Tabi adalah tanah damai, jangan mengganggu situasi keamanan, Tabi juga mendukung rencana pemerintah seutuhnya,” ungkap Paskalis.

Senada dengan pernyataan sebelumnya, Apolo Safanpo yang merupakan Rektor Universitas Cenderawasih, Papua, menjabarkan bahwa aspirasi senada sudah pernah disampaikan dan saat ini telah sampai ke Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan. Terkait rencana pembentukan DOB, Apolo mengatakan kepada mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan ajakan yang dapat mengganggu situasi keamanan di Papua.

“Aspirasi sudah dibahas pada level pusat, sehingga tidak perlu lagi melakukan aksi. Bahkan seharusnya kita semua dapat mendukung upaya pemerintah dalam memajukan Papua, dan kepada mahasiswa ataupun masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan ajakan yang dapat mengganggu keamana,” ungkap Rektor.

Sejauh polemik pembentukan DOB, diketahui Papua Selatan menjadi wilayah yang disebutkan paling siap untuk menjalankan otonomi barunya. Hal tersebut mengingat rencana Provinsi Papua Selatan (PPS) sudah kerap dibahas lewat berbagai forum yang melibatkan banyak pihak termasuk sejumlah kepala daerah Bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.

“PPS bukan kali pertama dibahas, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya. Makanya dari kami di wilayah Anim-Ha tenang-tenang saja. Masyarakat kami disini tidak pernah heboh dan sudah menyiapkan diri untuk menyambut PPS,” ujar Paskalis Imadawa sebagai Tokoh Masyarakat Adat Anim-Ha.

Paskalis juga menambahkan jika dirinya tidak sependapat dengan dengan pihak-pihak yang melakukan penolakan DOB. Pasalnya kelompok tersebut dianggap belum mengerti manfaat dari pemekaran provinsi baru.

“Saya sangat mengerti dengan pihak-pihak yang akan melakukan aksi penolakan DOB, mereka belum mengerti manfaat dari pemekaran Provinsi, mereka ini bisa saja diprovokasi oleh kelompok yang yang bertentangan dengan pemerintah. Padahal ini adalah waktu yang tepat untuk membawa Papua pada kesejahteraan,” tandasnya.