May 12, 2025

Radar Papua

Berita terkini yang terjadi di Papua dan sekitarnya

Pimpinan MRP Tanggapi Isu Kelompok NRFPB, Tegaskan Tidak Ada Negara Lain di Papua

Papua, Jayapura — Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, menyampaikan tanggapan tegas terkait beredarnya isu kelompok yang mengatasnamakan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), yang menyebut bahwa di Papua tengah berlangsung pemerintahan negara lain lengkap dengan presidennya.

Dalam pernyataannya, Max Abner Ohee meminta masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang disebarkan kelompok tersebut. Ia menilai, kelompok itu merupakan pihak yang tidak memahami sejarah dan sengaja memutarbalikkan fakta demi kepentingan tertentu, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas, terutama generasi muda Papua.

“Saya menghimbau agar masyarakat tidak menanggapi isu-isu yang dikirim oleh kelompok tertentu, karena mereka mencoba menipu generasi muda untuk tidak fokus pada masa depan mereka,” ujarnya.

Pimpinan MRP itu juga menyerukan agar kelompok yang mengaku sebagai bagian dari NRFPB segera menghentikan semua aktivitasnya. Ia juga meminta aparat keamanan TNI-Polri untuk segera bertindak dan tidak memberikan izin terhadap kegiatan apa pun pada tanggal 1 Mei mendatang.

“1 Mei adalah hari bersejarah kembalinya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Lebih lanjut, Max menekankan bahwa di Indonesia hanya ada satu kepala negara yang sah, yaitu Presiden Prabowo Subianto, serta satu bendera yang diakui, yakni Merah Putih.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersatu dan bergandengan tangan dalam membangun Papua yang aman, mandiri, dan sejahtera. “Mari kita jaga tanah Papua ini bersama-sama,” pungkasnya.

Terakhir, ia meminta aparat keamanan untuk melakukan koordinasi dan penindakan terhadap kelompok yang dianggap telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Negara tidak boleh terima surat apapun dari kelompok ilegal, bilang perlu sita baju dan atribut mereka yang menggunakan lambang BK, dan gerakan ini harus dihapuskan,” tuturnya.