Ketua Banser Provinsi Papua Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

Jayapura – Ketua Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Provinsi Papua, Bapak Mulyono, dengan tegas menyatakan tidak sependapat terhadap wacana yang mengusulkan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian.

Menurutnya, wacana tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam menjaga independensi dan netralitas institusi kepolisian.

“Pertama, kami menilai langkah ini berisiko membuka ruang politisasi. Jabatan menteri adalah jabatan politik yang pada umumnya berasal dari partai politik. Jika Polri berada di bawah kementerian, maka sangat rentan terseret dalam kepentingan politik praktis.

Hal ini tentu dapat mengganggu netralitas Polri sebagai institusi penegak hukum,” tegas Mulyono.

Ia menambahkan, netralitas Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kepercayaan publik. Apabila institusi kepolisian berada dalam struktur yang sarat kepentingan politik, maka independensi dalam menjalankan tugas bisa terpengaruh.

Kedua, Mulyono menilai bahwa dari sisi efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden sudah tepat.

Menurutnya, sistem tersebut mampu memangkas rantai komando dan mempercepat respons terhadap situasi keamanan yang mendesak.

“Keamanan membutuhkan respons cepat dan tepat. Jika Polri berada di bawah kementerian, maka proses pengambilan keputusan dikhawatirkan akan terhambat oleh birokrasi dan administrasi. Dalam situasi darurat, keterlambatan bisa berdampak besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketiga, ia menekankan pentingnya menjaga marwah Polri sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi yudisial. Apabila berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan muncul potensi intervensi dalam penanganan kasus-kasus hukum.

“Kita harus menjaga marwah penegak hukum. Polri memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum. Jika berada di bawah kementerian, ada kekhawatiran munculnya intervensi terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani,” kata Mulyono.

Selain itu, ia juga menyoroti aspek efisiensi organisasi. Dengan keberadaan Polri yang tersebar hingga ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, termasuk Papua yang memiliki tantangan geografis tersendiri, perubahan struktur dinilai justru dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi organisasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Banser Provinsi Papua menyatakan mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden guna menjaga profesionalisme, netralitas, kecepatan respons, serta independensi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.