Ketua Pemuda Muhammadiyah Papua Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden

Jayapura – Ketua Pemuda Muhammadiyah Papua, Sidik Hermawan, menyikapi isu yang berkembang luas di tengah masyarakat Indonesia terkait adanya wacana penempatan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurutnya, wacana tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap independensi institusi Polri.

Sidik Hermawan menegaskan bahwa apabila Polri berada di bawah kementerian, maka secara tidak langsung akan membuka ruang bagi masuknya kepentingan politik praktis ke dalam tubuh kepolisian. Ia menilai jabatan menteri merupakan jabatan politik yang sangat rentan terhadap dinamika kepentingan partai maupun kekuasaan, sehingga melemahkan dapat mempengaruhi netralitas Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

“Polri harus tetap menjadi institusi yang profesional, independen, dan tidak terseret dalam pusaran politik praktis. Jika berada di bawah kementerian, potensi politisasi sangat besar dan dapat mengganggu stabilitas keamanan serta kepercayaan masyarakat,” ujar Sidik.

Sebagai organisasi kepemudaan Islam dan bagian dari unsur masyarakat sipil, Pemuda Muhammadiyah Papua menyatakan dukungan penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi dan semangat reformasi yang menempatkan Polri sebagai institusi yang mandiri dan profesional.

Sidik juga menambahkan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden akan memperkuat sistem pengawasan dan menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, keberadaan Polri yang independen akan semakin meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat serta memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Kami berharap Polri terus menjaga profesionalisme dan kedekatan dengan rakyat. Polri adalah polisi masyarakat yang harus selalu hadir secara harmonis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang apa pun,” tutupnya.