Keberadaan OPM Ditolak, Masyarakat Papua Diimbau Jaga Keamanan Jelang Pengesahan UU DOB

Keerom – Ketua Dewan Adat Kab. Keerom, Herman Yoku S.IP, menggelar kegiatan Deklarasi Pernyataan Sikap terkait menjaga situasi Kamtibmas di Prov. Papua yang aman damai menjelang 1 juli HUT TPN – OPM dan Menolak Kegiatan yang mengarah kepada Disintegrasi Bangsa, serta Mendukung Pengesahan DOB di Tanah Papua (29/06/2022).*

Herman menyampaikan bahwa 1 juli Bukan Hari HUT TPN OPM, itu merupakan isu penyesatan yang selalu di giring oleh kelompok Papua merdeka.

“Papua tetap NKRI, tidak ada sejarah adanya HUT TPN OPM hanya kelompok tertentu saja yang percaya, dan Papua tidak akan bisa terlepas dari NKRI dan Saya melihat juga isu 1 Juli ini dari tahun ke tahun ada oknum / kelompok yang selalu ingin menyuarakan / memperingati, isu ini adalah penyesatan bagi rakyat Papua. Tidak ada sejarah hari ulang tahun TPN OPM, Tegasnya.”

Herman menambahkan Penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus segera di Tetapkan sehingga kesejahteraan itu nyata dan dapat kita liat saat ini Kelompok Papua merdeka menolak DOB, karena mereka takut pergerakannya terpecah.

“Kita perlu adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua, kalau bisa pemerintah pusat segera putuskan Pengesahan RUU DOB, ini bukti bahwa Pemerintah pusat perhatian terhadap Papua. Ucapnya.”

Herman menghimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan isu isu yang selalu diolah oleh Kelompok Papua Merdeka terkait ajakan 1 juli, Penolakan DOB, karena itu merupakan ajakan penyesatan. Dan sangat merugikan diri sendiri, jadi masyarakat Papua harus paham.

Ada 6 Pernyataan dari Herman Yoku yang di sampikan bahwa :
1. Isu HUT TPN-OPM merupakan pembodohan dan pembohongan bagi generasi penerus papua, pemahaman ini harus ditolak karena tidak relevan lagi dengan kondisi anak bangsa saat ini.

2. Saat ini generasi penerus papua menghadapi perang yang sesungguhnya yaitu PERANG melawan Kemiskinan.
3. Melaui DOB (Daerah Otonmi Baru) di Papua Generasi Penerus Papua Mendukung Program Pemerintah yangdapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Siap Meningkatkan perekonomian anak bangsa.
4. Menolak semua aksi-aksi yang merugikan negara, dan mendukung pemerintah melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan Negara.
5. Organisasi Papua Merdeka adalah ilegal dan mnengajak seluruh masyarakat Papua untuk menengok sejarah dan belajar hidup berbangsa.
6. Kepada semua pihak separatis, baik kelompok bersenjata maupun kelompok politik, agar menghentikan semua aksi atau demo yang menyerukan kemerdekaan Papua, tutupnya.(*)