Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di Timika Mendukung Penuh Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Pemekaran Provinsi Papua yang saat ini tengah dibahas di DPR RI Jakarta, Terus Mendapat Dukungan Penuh dari sejumlah pihak terutama Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Tokoh Masyarakat dan juga Pengarah Organisasi Kaum Intelektual Kaum Amume (OKIA) Yohanes Kemong yang ditemui wartawan, sabtu 19 februari 2022, mengatakan Terkait pemekaran Mereka sangat setuju dengan pemekaran , yang mana ini merupakan terobosan yang baik.

“Kami sangat merindukan sekali hal ini, karena kami dari OKIA juga tidak pernah ada duduk di lembaga legislatif dan MRP, untuk SDM, kami sudah sangat siap,” Tegasnya.

Menurut Dia, Timika sudah sangat layak, Sehingga saat ini mereka hanya menunggu, kapan bisa tiba pemekaran ini saya pernah jadi tim Pemekaran Kabupaten di Mimika maka saya tau baik dan tidaknya pemekaran ini.

“ Timika tidak ada istilah tolak pemekaran pengalaman dulu tahun 2001 antara Provinsi Papua Barat dan Papua tengah sempat turun inpres pemekaran saat Ibu Megawati menjabat menjadi Presiden RI namun Papua tengah tidak jadi dan Papua Barat yang jadi maka di Timika sempat terjadi konflik sosial (Perang Suku),” Tambahnya.

Yohanes menambahkan, Jika dirinya termasuk salah satu orang yang di ajak oleh Bupati Mimika ke Jakarta untuk menandatangani persetujuan pemekaran provinsi Papua tengah, saat ini APBD mimika sudah 4 Triliun lebih.

“Kami lihat anak-anak kami yang sarjana masih pengangguran mau masuk ke KPU saja tidak bisa maka itu kami menanti-Nantikan hal ini agar semua bisa terjawab,” Tukasnya.

Sementara iitu, Ketua OKIA yang juga tokoh adat di Mimika Raimondus Kelanangame memberika apresiasi pada Pemerintah dalam Pemekaran Propinsi Papua Tengah, dimana sesuai dengan pembicaraan – pembicaraan di akar Rumput atau kalangan Masyarakat, Masyarakat dapat menerima dengan baik rencana pemekaran Propinsi Papua Tengah.

“Namun dibalik itu semua, ada beberapa catatan – catatan penting yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten maupun pusat terkait bagaimana langkah pemerintah dalam melindungi ataupun memproteksi hak – hak kehidupan masyarakat adat (Amugme dan Kamoro), khususnya di Kab. Mimika menyangkut perlindungan tanah, hak ulayat dan kesempatan dalam mendapat lapangan pekerjaan,” Tegasnya.

Raimondus juga menegaskan bahwa Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait Otonomi Khusus (OTSUS) yang mana OTSUS yang sudah berjalan awal ini.

“Kami masyarakat adat di Mimika belum merasakan dengan baik, namun dalam kesempatan ini kami merespon baik rencana pemerintah dalam hal pemekaran Propinsi Papua tengah yang mana bisa membawa hal baik bagi kami masyarakat Adat (Amugme dan Kamoro) di Mimika ini dan sesuai aspirasi kami masyarakat adat untuk kiranya nanti penetapan Ibu Kota Propinsi Papua Tengah haruslah berada di Mimika,” Ungkapnya.

Sementara itu Tokoh Pemuda Mimika, yang juga selaku Sekertaris OKIA Fransisko Kemong mengatakan Dengan adanya Isu yang berkembang terkait Pemekaran Provinsi Papua Tengah yang akan Turun di Wilayah Meepago, kami masayarakat di Kab. Mimika mendukung penuh pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Tengah kami berharap semoga proses pemekaran cepat dilasanakan, karena kami masyarakat di Kab. Mimika sangat menanti agar Pemekaran Provinsi Papua Tengah dapat terlaksana,” Tuturnya.