ALI KABIAY (KETUA PEMUDA ADAT WILAYAH II SAIRERI)

Jayapura – Beredarnya selebaran untuk melakukan aksi penolakan pemekaran DOB yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP), dibantah oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah II Saireri, Rabu 30/03/22.

Ali Kabiay dalam keterangan kepada pers mengatakan agenda penolakan DOB dan Otsus yang mengatasnamakan Rakyat Papua merupakan pemikiran yang tidak murni, pasalnya aksi penolakan DOB ini sudah sarat dengan kepentingan politik.

“Ada kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk mendorong aksi penolakan DOB pada tanggal 1 April nanti, dan ini tidak murni dari pemikiran rakyat Papua seutuhnya, hanya sekelompok masyarakat saja,” terang Ali.

Lebih lanjut kata Ali, bahwa kelompok masyarakat ini memiliki idealisme yang sempit dan dibelakangnya ada aktor yang bermain untuk mengganggu atau mengacaukan program pemekaran baik provinsi maupun kabupaten.

Aktor yang dimaksud Ali, mereka yang tidak ingin piring makannya dibagi dengan kelompok masyarakat lainnya dalam hal ini pemekaran wilayah.

“Jadi, aktor dibalik penolakan ini yaitu mereka yang tidak mau membagi piring makannya atau kue yang didapati selama ini untuk dibagi kepada kelompok masyarakat yang lain, karena bila pemekaran DOB maka jatah kuenya akan berkurang ataupun bisa hilang,” ungkapnya.

Ali juga menegaskan mereka inilah yang dari dulu menguasai politik di Papua, bahkan birokrasi dan anggaranpun dikuasai mereka, inikan sangat konyol.

“Tak hanya masalah piring makan, masalah politik, birokrasi dan anggaranpun hanya dikuasai mereka, namun hal yang konyol yaitu DOB ditolak tetapi uangnya dinikmati oleh mereka sendiri, sangat menyedihkan,” kata Ali.

Untuk itu, dalam agenda yang mengatasnamakan Rakyat Papua, Ali meminta kepada seluruh rakyat Papua membaca dinamika situasi, jangan mudah terprovokasi untuk ikut aksi yang merugikan diri sendiri dan orang lain, karena mereka adalah kelompok yang tidak bertanggung jawab.

“Ada upaya pengkondisian situasi menjadi chaos seperti kerusuhan tahun 2019 lalu, diharapkan seluruh warga Nusantara yang ada di Papua untuk menghindari dan bersama membantu pihak aparat TNI dan Polri untuk menjaga Kamtibmas di Tanah Papua ini,” tuturnya.

Ali mengingatkan bahwa Papua ini luas dengan kultur, budaya dan wilayah adat yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satupun kelompok yang bisa mewakili kelompok lain atasnama rakyat Papua. Pemerintah juga sudah memberikan jalan yang terbaik untuk pemekaran wilayah agar rakyat Papua merasakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan.